Proyek WTP Tahap II di KEK Sei Mangkei Gunakan BBM Ilegal, Kapolres Simalungun: Akan dicek

SIMALUNGUN - Kalangan publik menilai akibat lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, akhirnya oknum tertentu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan seperti yang terjadi di proyek pengembangan KEK Sei Mangkei.

Informasi dihimpun, terkait penyimpangan BBM bersubsidi secara ilegal untuk mengakomodir kebutuhan operasional kendaraan proyek dan alat berat di KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Jumat (24/11/2023) sekira pukul 11.00 WIB.

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Sementara, Ketua LSM Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun WH Butat-Butar mengatakan, bahwa peran masyarakat sangat penting untuk memberikan informasi apabila mengetahui terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Saat ini kalangan masyarakat dengan mudah mempublikasikan, bila ada penyimpangan BBM melalui media sosial. Luar biasa kekuatan media sosial membantu pengungkapan berbagai kasus yang terjadi, " ujarnya saat dihubungi melalui sambungan percakapan selularnya.

Baca juga: 55 Eks Pekerja PT ASN Pematang Kerasaan Rejo Tuntut Hak, Pengusaha Kangkangi Putusan PHI PN Medan

Terkait penunjang pembangunan infrastruktur di KEK Sei Mangkei, baik Manajer PISMK David L Tobing dimintai tanggapan, melalui pesan percakapan selularnya, terkait operasional alat berat digunakan pihak rekanan PTPN III diduga menggunakan BBM ilegal, terkesan enggan menanggapi.

Terpisah, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui pesan percakapan selular menyampaikan, akan menindaklanjuti informasi terkait dugaan  penyimpangan BBM jenis solar di lokasi KEK Sei Mangkei.

Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Investasi Bodong Robot Trading

"Tlah informasinya dan akan dicek, " tulisnya dalam pesan singkat, Jumat (24/11/2023) sekira pukul 11.32 WIB.

Dalam pemberitaan sebelumnya , informasi diungkapkan nara sumber, terkait operasional dump truck dan alat berat jenis.ekscavator di lokasi Kavling K-1, KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Rabu (22/11/2023) sekira pukul 11.00 WIB.

Baca juga: Polres Mandailing Natal Usut Kasus Penganiayaan Terhadap Wartawan

Penggiat sosial kontrol masyarakat di Simalungun, WH Butarbutar  sangat menyesalkan terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi dilingkup PTPN III Unit PISMK dan PT Kinra KEK Sei Mangkei.

"Perusahaan itu milik negara dan oknum pejabatnya terkesan melakukan pembiiaran dan pura-pura tidak mengetahui truck dan alat beratmya, gunakan BBM ilegal, " tegas Ketua LSM Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun.

Baca juga: Bungunan Rabat Beton di Nagori Sipangan Bolon Mekar Tidak Berkualitas dan Tidak Sesuai Bestek

Informasi dihimpun, proyek WTP tahap II merupakan investasi PT Adhya Tirta Batam (ATB ; red)) di lokasi Kavling K-1, KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

Sebelumnya, anak usaha PT Perkebunan Nusantara III yakni PT Kawasan Industri Nusantara (PT Kinra ; red) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT ATB, pada 31 Mei 2023 lalu.

Dalam kesepakatan, PT ATB dipercaya untuk melakukan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pengoperasian WTP tersebut selama 25 tahun. Kepercayaan yang diberikan kepada ATB dalam sistem penyediaan air bersih di KEK Sei Mangkei.

Pemberitaan sebelumnya, soal informasi diungkapkan nara sumber, terkait alat berat jenis ekscavator berada di lokasi. Saat ini, aktivitas alat berat melakukan pengerukan tanah, sementara sejumlah dump truck mengangkut tanah 

"Diduga pasokan BBM diperoleh melalui armada dump truck. Terkait kegiatan dump truck melangsir tanah urug, kemudian BBM yang ada di dalam tangki truck dialihkan ke jerigen, " beber nara sumber.

Baca juga: Jampidsus Kejagung Periksa Saksi MR Selaku Direktur PT BS Terkait Dugaan Perkara Tipikor PT Asabri

Selanjutnya, sejumlah jerigen yang sudah berisi BBM itu ditempatkan di lokasi dan selanjutnya, BBM itu, untuk mengakomodir kebutuhan alat berat sekaligus dump truck.

"Kegiatan sudah berjalan sebulan lamanya dan mustahil pihak PISMK dan Kinra tidak mengetahui soal BBM yang digunakan, " tutup nara sumber.