Proyek TPT di Pematang Bandar Asal Jadi, Disebut Aspirasi Oknum Anggota DPRD Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN - Proyek pembangunan pengaman ruas jalan atau tembok penahan tanah wlokasi APBD T.A 2022 senilai lebih dari Rp 198, 9 Juta melalui Dinas PUPR Kabupaten Simalungun dalam proses pengerjaan dituding tidak sesuai RAB atau spek teknis dan terkesan asal jadi.

Informasi diperoleh, CV TARA selaku pihak rekanan mengerjakan tembok penahan tanah sepanjang 247 meter di lokasi jalan jurusan Simpang Kalvin, Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (03/12/2022) sekira pukul 15.45 WIB.

Baca juga: Setelah Ditangkap, Pelaku Pencurian TBS Kabur dari Kantor PTPN IV Kebun Tinjowan

"Akibat lemahnya pengawasan oleh Dinas PUPR Kabupaten Simalungun alhasil komposisi material adukan semen dan pasir tidak sesuai lagi dengan spek teknisnya, " ungkap nara sumber melalui pesan percakapan selularnya.

Baca juga: Saat Berkendara Diringkus Satnarkoba Polres Simalungun, Pasutri Ini Miliki Sabu 5,47 Gram

Menurut nara sumber yang mengaku dirinya warga di sekitar lokasi proyek itu mengatakan, adanya kejanggalan tentang volumenya. Pasalnya, tertera pada papan informasi tembok penahan tanah yang dikerjakan itu sepanjang 247 meter, sedangkan lebar dan tingginya tidak diketahui.

Baca juga: Jaksa Agung RI Lakukan Penyelidikan Dugaan Kasus Tipikor Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance

"Tidak tertera volume tinggi dan lebar bangunan itu. Sementara, para pekerja tidak terlihat menggali tanah untuk fondasinya dan tinggi tembok itu lebih kurang 0, 5 Meter, kondisinya rata dengan ruas jalan dengan ukuran lebarnya tak lebih dari 12 Cm, " kata Nara Sumber. 

Lebih lanjut, Nara sumber mengutarakan, keterangan yang diperoleh dari para pekerja, disebutkan proyek tembok penahan tanah tersebut mengatasnamakan aspirasi oknum anggota DPRD Kabupaten Simalungun berasal dari Dapil II dan menurut nara sumber hal ini janggal.

Baca juga: Miliki 2,54 Gram Sabu, Satres Narkoba Polres Simalungun Ringkus NS di Panombean Panei

"Pastinya, kenapa bisa proyek itu disebut Aspirasi DPRD, sementara pekerjaan itu melalui proses lelang pengadaan jasa dan barang yang diselenggarakan Pemkab Simalungun. Jadi muncul pertanyaan, anggota DPRD rangkap jadi pemborong proyek, " imbuhnya.

Baca juga: Aktivitas THM di Kota Siantar Marak, Pengusaha Bayar Suap

Terpisah, A Sinaga salah seorang aktivis sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun menanggapi informasi beredar terkait proyek milik Dinas PUPR Simalungun mengatasnamakan aspirasi oknum anggota DPRD mengintervensi dan memonopoli APBD Kabupaten Simalungun.

"Informasinya, wakil rakyat di Kabupaten Simalungun bermoduskan aspirasi, ternyata secara terang-terangan memjadi pelaksana proyek yang ada dilingkup Pemkab Simalungun, " tegas A Sinaga saat dihubungi melalui selularnya.

Sementara, Kadis PUPR Pemkab Simalungun Hotbinson Damanik hingga rilis berita ini dipublikasi, belum berhasil dimintai tanggapannya terkait proses pengerjaan bangunan tembok penahan tanah, terkesan asal jadi dan tanpa pengawasan.